Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Kolaborasi Jadi Kunci Kemajuan Lampung

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Suksesnya Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama para pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan asosiasi di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Bani Ispriyanto, ditegaskan bahwa pembangunan daerah yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan jika pemerintah memiliki data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali oleh BPS, menurutnya, menjadi pondasi utama dalam menyusun kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum penting bagi kita untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang nyata, bukan asumsi. Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS semata, tapi hasil kerja sama dari seluruh elemen: pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media,” ujar Bani.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator sekaligus regulator yang memastikan proses sensus berjalan sesuai standar. Dunia usaha menjadi pihak yang menyediakan data lapangan dan menggambarkan kondisi riil perekonomian. Sementara itu, akademisi dan media berperan penting dalam memperkuat literasi data dan menyebarkan pemahaman kepada publik mengenai pentingnya sensus ini.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap para pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang terbuka, akurat, dan apa adanya. “Kami ingin dunia usaha di Lampung tidak hanya menjadi objek sensus, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Bani.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Gubernur melalui Bani Ispriyanto menekankan tiga pilar digital utama, yakni Sistem Data Induk (SDI) untuk integrasi data, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan publik digital, serta platform Lampung-In sebagai wujud digitalisasi layanan di tingkat daerah.

Pentingnya Data dalam Pembangunan

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa data adalah “mata uang baru” dalam pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang valid.

“Pembangunan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi cermin ekonomi Lampung yang sesungguhnya, mulai dari usaha mikro hingga industri besar,” ujar Ahmadriswan.

Ia menjelaskan bahwa pendataan lapangan akan dilakukan mulai Mei hingga Juli 2026, di mana petugas BPS akan mengunjungi pelaku usaha secara langsung maupun melalui sistem daring. Ia juga menegaskan bahwa BPS menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data. Semua data yang dipublikasikan adalah hasil agregasi, bukan data individu atau perusahaan tertentu.

“Kami tidak menyebut data jujur atau tidak, tapi data ‘apa adanya’. Karena dari data inilah kami bisa menghasilkan potret ekonomi yang nyata, yang nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Ahmadriswan juga menekankan bahwa manfaat Sensus Ekonomi tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga oleh pelaku usaha sendiri. Data yang terkumpul bisa menjadi acuan untuk memahami tren pasar, menentukan arah bisnis, hingga menemukan peluang investasi baru.

“Data ini dari Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, dan oleh Bapak Ibu. Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media, kami optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan sukses dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian Lampung,” tutupnya.