Dana TKD Dipangkas, Menkeu Purbaya Minta Maaf, “Kerja yang Benar Saja”

Permintaan Maaf Menteri Keuangan atas Pemangkasan Dana TKD

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah atas kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tercantum dalam APBN 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan demi efisiensi dan pemerataan anggaran. Purbaya juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus bekerja dengan baik dan transparan dalam mengelola keuangan.

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025), Purbaya menegaskan bahwa dana yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan dan pelayanan publik di daerah. “Kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya dengan tegas.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menekan pemerintah daerah, melainkan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih dinamis.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah bahwa langkah penghematan dan penyesuaian anggaran dilakukan demi menjaga keseimbangan fiskal serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Kunjungan Bukan Buat Mengintervensi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kunjungannya ke sejumlah kementerian bukan bentuk intervensi terhadap kebijakan, melainkan langkah untuk mendorong agar anggaran negara yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal. “Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’ Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.

Purbaya juga mendorong agar pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran mereka, terutama di tengah kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, yang nilainya menurun dari Rp919,87 triliun pada 2025 menjadi Rp692,6 triliun. Pemangkasan rata-rata sebesar 20–30 persen di tingkat provinsi ini memang memicu reaksi keras dari berbagai kepala daerah. Tercatat, 18 gubernur melayangkan protes terhadap kebijakan tersebut.

Meski begitu, Purbaya tetap berpegang pada keputusannya. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih menghadapi tekanan global. Menurutnya, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di banyak daerah menunjukkan bahwa sebagian besar dana belum terserap dengan baik, sehingga wajar jika pemerintah pusat melakukan penyesuaian.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

TKD sebagai Sumber Utama Pembiayaan Daerah

TKD sendiri merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan di daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah daerah untuk mendukung operasional, membayar gaji ASN, hingga membangun infrastruktur publik.

Meski menghadapi gelombang penolakan, termasuk dari Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Maluku Tengah Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tetap akan dijalankan demi kepentingan fiskal jangka panjang. Namun, ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat tidak menutup pintu bagi daerah. Bila kondisi ekonomi nasional menunjukkan perbaikan, alokasi tambahan bagi pemerintah daerah akan dipertimbangkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Dengan begitu, efisiensi dan tanggung jawab fiskal dapat berjalan beriringan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Purbaya Sebut Langkahnya Direstui Prabowo

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan tingkah dan cara kerjanya sudah sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Purbaya, langkah yang ia tempuh untuk memperbaiki ekonomi Indonesia walau keliatannya koboi. Dalam hal ini, tingkah koboi yang dimaksud Purbaya adalah gaya bicara dan tindakan yang lugas dan berani, tanpa basa-basi.

Purbaya juga membeberkan cara Prabowo jika ada yang memberi masukan aneh ke Prabowo. Menurut Purbaya, Prabowo akan memberi kode khusus kepadanya sebagai tanda saatnya bicara dan saat itulah ia menghantam usulan dan masukan aneh tersebut. “Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh presiden. Itu pandangan Presiden. Bahkan kalau anda ikut rapat dengan Presiden, Presiden lebih keras dari saya kok. Jadi saya enggak takut, saya sudah korting berapa persen. Beliau lebih keras dari saya, jadi saya versi halusnya, tapi orang luar gak biasa dengar,” kata Purbaya dalam acara yang dipandu Desy Anwar dan tayang di channel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

Purbaya mengatakan dirinya akan mengkonter dengan pandangan yang benar dan sangat masuk logika. “Biasanya untuk pandangan-pandangan yang aneh, banyak yang ngasih masukan aneh, saya konter dengan logik, yang benarlah. Biasanya langsung mundur. Dan kelihatan hitam putihnya. Dia hitam, seperti hitam putih. Mana yang betul, mana yang salah. Kan saya jago,” tambah Purbaya sedikit bercanda.

Penggunaan Dana Rp 200 Triliun untuk Bank Himbara

Purbaya menyatakan tidak peduli bank menggunakan uang itu untuk apa, asalkan tidak untuk membeli dolar dan untuk konglomerat jahat. “Saya enggak peduli banknya makai untuk apa, asal enggak untuk beli dolar dan enggak untuk konglomerat yang jahat, untuk manipulasi segala macam, itu yang kita monitor. Yang lain terserah banknya. Saya enggak monitor, saya diamin aja. Kalau itu kan ada laporannya, uangnya ke mana. Pinjaman kita bisa monitor pinjamannya ke mana sih dari bulan ke bulan,” kata Purbaya.

Ia memastikan tidak ikut campur bagaimana cara bank memakai uang tersebut. Namun Purbaya mengumpulkan keahlian orang-orang di Perbankan itu sendiri. “Saya pakai keahlian orang perbankan, untuk berpikir mencari program-program yang paling menguntungkan. Mereka lebih ahli dari pemerintah atau dari saya. Jadi saya manfaatkan mereka untuk berpikir mencari proyek-proyek yang paling menguntungkan. Jadi saya menggunakan kepintaran sistem untuk memakai uang yang saya kasih tadi.”