Cirebon Siagakan Bencana Banjir hingga 2026, Wilayah Ini Rawan Tergenang

Pemkot Cirebon Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir dan Hidrometeorologi

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap musim penghujan yang telah tiba, agar tidak mengalami kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya bencana selama musim hujan. Kebijakan ini menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan bahwa penentuan status siaga ini bertujuan untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana. Menurutnya, langkah ini dilakukan lebih awal agar semua pihak dapat bersiap secara optimal.

“Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi saat berbincang dengan media di sela-sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).

Prediksi Musim Hujan dan Persiapan Awal

Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Kertajati Kabupaten Majalengka, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan akan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski demikian, persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan semua pihak.

Andi menyampaikan bahwa Wali Kota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan berbagai langkah strategis. Hal ini mencakup pemastian kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pihak kelurahan, hingga relawan kebencanaan. Semua diarahkan agar penanggulangan bencana di musim penghujan ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” jelas dia.

Titik Rawan Bencana dan Pengawasan

BPBD telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Dari hasil pemetaan itu, wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti menjadi kawasan yang perlu diwaspadai karena kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi.

Sementara untuk potensi longsor, pengawasan difokuskan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. “Pengawasan di Argasunya kami tingkatkan, karena wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor,” katanya.

Pendekatan ke Masyarakat dan Edukasi

Selain melakukan mitigasi struktural, BPBD juga gencar melakukan pendekatan ke masyarakat. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan terus digelar di wilayah rawan bencana.

“Kami telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Kelurahan ini menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat jika terjadi bencana,” ucapnya.

Selain itu, BPBD juga rutin memberikan imbauan kepada warga agar menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Kolaborasi untuk Mengurangi Dampak Bencana

Dengan ditetapkannya status siaga bencana ini, Pemkot Cirebon berharap tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat bisa bergerak bersama. “Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi jika semua pihak saling berkoordinasi dan siap siaga,” ucap Andi.