Jadikan Budaya Kerja Transparan untuk Membangun Kota yang Lebih Maju dan Dipercaya

Keterbukaan Informasi Publik sebagai Fondasi Kepercayaan Masyarakat

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kotim Tahun 2025, yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Sampit, Selasa (4/11).

Dalam sambutan yang dibacakan mewakili Bupati H. Halikinnor, Irawati menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Penyelenggaraan kegiatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui layanan informasi yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, kita dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kualitas pelayanan di Kotim,” ujar Irawati.

Ia menekankan bahwa penghargaan keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh pemerintah daerah bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai pengingat bahwa transparansi harus menjadi budaya kerja di setiap lini pemerintahan.

“Keterbukaan informasi adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Setiap badan publik harus mampu memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses dan terpercaya,” tambahnya.

Menurut Irawati, melalui penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2025, pemerintah memberikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen menerapkan prinsip transparansi. Ia berharap, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh instansi untuk terus berbenah dalam memperbaiki sistem pelayanan informasi publik.

“Bagi badan publik yang belum memperoleh penghargaan, jadikan momentum ini sebagai motivasi. Karena sejatinya penghargaan paling berharga adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya,” ujarnya.

Irawati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim selaku PPID Utama, yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam membangun sistem informasi publik yang transparan dan responsif. Ia berharap sinergi antar-PPID di seluruh tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa dan kelurahan, terus diperkuat agar pengelolaan informasi publik di Kotim semakin efektif dan berkelanjutan.

“Melalui koordinasi yang solid, pengelolaan informasi publik akan semakin terarah. Setiap unit kerja harus memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas,” tegasnya.

Penghargaan untuk Badan Publik Terbaik

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim memberikan penghargaan kepada enam badan publik terbaik tahun 2025 atas dedikasi dan komitmennya dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Adapun penerima penghargaan adalah:

• Terbaik I: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
• Terbaik II: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
• Terbaik III: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP)
• Terbaik IV: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
• Terbaik V: Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
• Terbaik VI: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Selain penghargaan tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Kotim Tahun 2025 sebagai ajang konsolidasi dan sinkronisasi langkah strategis antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi

Usai acara, Wabup Irawati menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital dan reformasi birokrasi. Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam menyediakan akses informasi yang cepat, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik harus berjalan seiring dengan digitalisasi pelayanan. Pemerintah harus siap berubah, beradaptasi, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Inilah bentuk nyata pemerintahan yang melayani,” ujar Irawati menegaskan.

Ia menutup dengan ajakan agar seluruh instansi di Kotawaringin Timur menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari identitas birokrasi yang modern, profesional, dan berintegritas.

“Mari kita jadikan transparansi bukan hanya slogan, tetapi budaya kerja bersama demi mewujudkan Kotim yang lebih maju dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.