Diskominfo Jatim Percepat Pemerintahan Digital di Forum Digital 2025 Malang

Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025: Percepatan Transformasi Menuju Tata Kelola Digital

Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025 menjadi ajang penting dalam upaya mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bekerja sama dengan mitra penyelenggara Performa Optima Group selama dua hari, yaitu pada 6–7 November 2025 di Harris Hotel, Kota Malang.

Dengan mengusung tema “Akselerasi Pemerintah Digital dalam Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”, forum ini diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur. Acara ini dibuka secara daring oleh Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin.

Sherlita menekankan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menyamakan arah kebijakan dan strategi dalam menerapkan pemerintahan digital di daerah. Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan nasional tahun ini telah bergeser dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital sesuai dengan Perpres Nomor 12 tentang RPJMN 2025–2029.

“Kita perlu memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menyiapkan strategi bersama menuju transformasi digital yang berkelanjutan di Jawa Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Performa Optima Group, Stefanus Sugeng Irawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Diskominfo Jatim dalam penyelenggaraan forum ini. Ia menyatakan bahwa Performa Optima Group akan terus berkomitmen mendukung percepatan akselerasi pemerintah digital di Jawa Timur. Ia juga berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi terwujudnya Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Lima Program Prioritas Pemerintah Digital

Dalam forum tersebut, Arman Kurniawan, Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB, memaparkan lima program prioritas pemerintah digital yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yaitu:

• Penguatan tata kelola pemerintah digital
• Penguatan teknologi pemerintah digital
• Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN
• Transformasi digital layanan publik prioritas
• Penguatan ketersediaan serta pemanfaatan data

Tony Dwi Susanto, Peneliti Pemerintah Digital dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menjelaskan bahwa pemerintahan digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga sinergi antarunsur dalam ekosistem digital. Ia menekankan bahwa dalam RUU Pemerintahan Digital dijelaskan bahwa pemerintahan digital merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi.

Pentingnya Infrastruktur SPBE

Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kominfo RI, menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur SPBE sebagai fondasi utama pemerintahan digital. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur SPBE nasional terdiri dari Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Sementara infrastruktur di tingkat daerah meliputi jaringan intra instansi serta sistem penghubung antarinstansi pusat dan daerah.

Forum yang berlangsung dua hari ini tidak hanya menjadi ajang berbagi wawasan, tetapi juga ruang strategis untuk menyatukan langkah menuju integrasi sistem pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan adaptif di Jawa Timur.

Dengan penyelenggaraan Forum Pemerintah Digital 2025 ini, Jawa Timur mempertegas posisinya sebagai provinsi pelopor dalam percepatan transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing nasional.